KULON PROGO-DINKOPUKM. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban Koperasi yang harus dilaksanakan pada setiap tahunnya setelah dilakukan tutup buku tahun lampau. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang tertuang pada Pasal 22 s.d. 26.
Pada Pasal 26 dinyatakan bahwa:
- Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
Mengacu pada aturan tersebut di atas, mulai bulan Januari 2022 sudah banyak Koperasi yang melaksanakan RAT. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh KPRI Sejahtera Temon, telah melaksanakan RAT pada Rabu (19/1/2022), walaupun belum bisa menghadirkan seluruh anggotanya, karena masih adanya pendemi covid 19.
Pelaksanaan RAT tersebut diselenggarakan di SD Negeri Kedundang, Temon, dengan dihadiri dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, yang diwakili oleh Sub Koordinator Seksi Pengawasan (Sutrisno Purwoto, S.IP) dan Isnaini Khoirun Nisa, SE (PPKL), Pengurus, Pengawas dan segenap Anggota.
Pada pelaksanaan RAT tersebut Ketua KPN Sejahtera (Jumari, S.Ag) menyampaikan bahwa kondisi pandemi covid 19 yang sampai saat ini belum mereda secara baik, maka pelaksanaan RAT dilaksanakan dengan perwakilan, namun tidak mengurangi hak dari seluruh anggota untuk memberikan tanggapannya atas pertangungjawaban dari Pengurus maupun Pengawas, melalui tertulis. “Dengan tetap menggunakan hak suara atau aspirasinya, maka seluruh anggota KPN Sejahtera bisa menyampaikan usulan, saran, kritik atas laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas”, katanya.
Pada kesempatan tersebut Sutrisno Purwoto, S.IP menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPN Sejahtera yang telah bisa melaksanakan RAT. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi oleh Pengurus KPN Sejahtera baik, sehingga pelaksanaan RAT bisa tepat waktu.
Disampaikan juga bahwa setiap buku laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dikirimkan ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi untuk mencermati, apakah pengelolaan Koperasi oleh Pengurus telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami akan senantiasa mengevaluasi pengelolaan Koperasi oleh Pengurus, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik kelembagaannya, pengelolaan usahanya, maupun pengelolaan keuangannya. Selain itu kami juga akan mengevaluasi atas tugas Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Koperasi oleh Pengurus. Sudah optimalkah peran dari Pengawas Koperasi tersebut dalam menjalankan tugasnya”, jelas Sutrisno Purwoto, S.IP.
Selanjutnya perlu untuk diketahui bahwa keberadaan PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) mulai awal tahun 2022 akan lebih dioptimalkan untuk senantiasa mendampingi dan melakukan ketugasan lebih dekat lagi dengan gerakan Koperasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi bisa secara cepat terdeteksi atau segera bisa diketahui, yang selanjutnya segera bisa dicarikan solusinya.
Ketugasan PPKL di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo telah dibagi, ada 3 (tiga) orang, dan masing-masing memiliki tugas untuk membina, mendampingi dan bertanggungjawab sesuai dengan wilayah ketugasannya. Untuk wilayah Kapanewon Temon, PPKL yang diberi tugas adalah Isnaini Khoirun Nisa, SE.
Dengan dilaksanakannya RAT pada setiap Koperasi pada setiap tahunnya diharapkan bisa mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan masyarakat pada umumnya.